VISI BPMP Provinsi Bali adalah:

“TERBENTUKNYA LAYANAN PRIMA DALAM PENDIDIKAN
YANG BERKARAKTER DAN BERBUDAYA”

MISI BPMP Provinsi Bali adalah:

1. Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga;
2. Mewujudkan Peningkatan Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Mewujudkan Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
4. Mewujudkan Peningkatan Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
5. Mewujudkan Peningkatan Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
6. Mewujudkan Penguatan Pelaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan
   Mewujudkan Penguatan Pelaksanaan urusan administrasi BPMP.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPMP Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
   dan
7. pelaksanaan urusan administrasi.