Memperkuat Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas: BPMP Bali Gelar Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung pada Rabu, 19 Maret 2025. Rakor yang berlangsung di ruang Kepala Dinas ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara BPMP dengan Dinas Pendidikan dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Klungkung.
Rakor dibuka Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, I Wayan Mastana, S.H., M.AP., didampingi Kepala Bidang (Kabid) PAUD sekaligus plt. Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kabid Pemuda dan Olahraga, Kasi Kurikulum, Bagian Perencanaan, dan Widyaprada. Sekretaris Dinas I Nyoman Sukadana turut hadir usai melakukan aktivitas rutinnya. Mastana menyambut baik inisiasi BPMP Provinsi Bali untuk melaksanakan Rakor di Dinas Pendidikan dan siap berkolaborasi mengawal program-program peningkatan mutu di Kabupaten Klungkung.
Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Bali, Roni Karsidi, S.H., M.Si., yang hadir pada kegiatan Rakor ini menyampaikan perubahan yang terjadi pada pola kerja BPMP dan program yang dikawal tahun 2025. Tahun ini terdapat lima Ketua Tim Kerja yang akan mengawal program/kegiatan, terdiri dari Tim Kerja Jenjang PAUD dan Kesetaraan, Tim Kerja Jenjang SD, Tim Kerja Jenjang SMP, Tim Kerja Jenjang SMA, dan Tim Kerja Program Prioritas. ’’Program terdekat yang akan dikawal adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan program-program yang akan dikawal bersama yaitu sekolah dampingan. BPMP akan mendampingi sekolah tersebut dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus SPMI yang diawali dengan pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi, serta monitoring dan evaluasi untuk melihat mutu pendidikannya,’’ ungkapnya.
Terkait sekolah dampingan, ini merupakan program inovasi BPMP Bali dan harapannya Dinas Pendidikan melalui Koordinator Pengawas (Korwas) memberikan rekomendasi sekolah dimaksud, dimana masing-masing pengawas ada satu sekolah binaanya sebagai sekolah dampingan dan minimal 3 sekolah sebagai imbasnya serta bukan dari unsur Sekolah Penggerak maupun sekolah imbasnya. Lebih lanjut Roni menyampaikan bahwa ada beberapa program yang akan disinergikan, terutama pendampingan-pendampingan yang akan dilakukan terhadap sekolah dampingan. Dengan adanya efisiensi anggaran, sebagain besar kegiatan akan dilakukan dalam jaringan (Daring).
Widyaprada BPMP Provinsi Bali, Ni Nengah Nuadi, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Kabupaten Klungkung mengawali paparannya dengan menyampaikan agenda kegiatan, antara lain kebijakan dan program prioritas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM ) urusan pendidikan, pola Tim Kerja, Program Inovasi, program prioritas, dan rencana tindak lanjut berupa daftar usulan sekolah dampingan.
Nengah Nuadi menyampaikan beberapa program prioritas untuk mendukung Asta Cita dan pendidikan bermutu untuk semua. Program prioritas dimaksud, yaitu Wajib Belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan dimana diharapkan perluasan akses satu tahun pra SD, perluasan akses pendidikan menengah serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga perlu akselerasi dalam penanganannya. Selain itu penguatan pendidikan non formal antara lain kesetaraan; Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; Penguatan pendidikan literasi, numerasi sains & teknologi; serta Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah. Terkait Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan yang menjadi perhatian adalah kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, kualitas pemerataan layanan, pertisipasi dan pemerataan peserta didik, serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk program pendukung peningkatan kualitas hasil belajar (literasi, numerasi, karakter) dan kualitas pemerataan layanan akan dilakukan melalui Pendampingan Kurikulum Nasional, Transformasi digital untuk pembelajaran, Penguatan dan Peningkatan capaian literasi dan numerasi, Penguatan kapasitas PAUD dan SD kelas awal, Gerakan Sekolah Sehat, serta Penerapan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan.
Selanjutnya, Nengah Nuadi menyampaikan program dan kegiatan yang akan dikawal BPMP Provinsi Bali Tahun 2025, meliputi Coding dan AI, Penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pengelolaan Sekolah Pendidikan Kesetaraan, PBD, SPM Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pemdidikan (SPMP), Wajar 13 tahun dan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendampingan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemanfaatan UKS dalam Pendidikan Karakter, Digitalisasi Pembelajaran, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Aplikasi E-Rapor, Pembelajaran Mendalam, serta Persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen.
Program Sekolah Dampingan hadir sebagai program inovasi dan bentuk komitmen BPMP Provinsi Bali dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Melalui program ini, sekolah-sekolah yang memiliki potensi dan semangat untuk berkembang akan didampingi dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu secara komprehensif. Kegiatan akan dawali dengan melakukan pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi/pelaksanaan peningkatan mutu, serta monitoring dan evaluasi untuk melihat mutu pendidikan. ’’Kalau dalam satu siklus mutunya sudah baik, dari mutu itu akan kita petakan kembali. Itu yang kita harapkan sehingga karakteristik dari sekolah yang akan didampingi sejalan dengan delapan dimensi profil lulusan,’’ jelas Nuadi.
Saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung sedang proses penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan analisis daya tampung. Tim sedang bekerja sama untuk memastikan bahwa Juknis SPMB yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh calon murid dengan adil dan transparan. Sementara itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Klungkung baru menyasar delapan (8) sekolah yang terdiri dari tiga (3) PAUD, empat (4) SD, dan satu (1) SMP yang tersebar di tiga (3) Desa. Program MBG mulai dilaksanakan tanggal 17 Februari 2025 dan untuk saat ini belum ada isu-isu krusial terkait makanan yang diberikan untuk anak-anak.
Melalui Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Pendidikan ini program-program prioritas Kemendikdasmen dan program-program BPMP Provinsi Bali dapat tersosialisasi dengan baik serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Klungkung. (udi)
