Tingkatkan Kualitas Pendidikan, BPMP Bali Gelar Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali pada Senin, 17 Maret 2025. Rakor yang berlangsung di ruang rapat PPEP Dinas Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara BPMP dengan Dinas Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Bali.
Rakor dibuka Sekretaris Dinas, I Made Sutarjana, S.Sos., yang dalam arahannya menyampaikan beberapa program yang ada di dinas pendidikan dan program yang sedang berlangsung. Made Sutarjana juga menyampaikan kendala yang dihadapai dalam implementasi beberapa program dengan adanya rasionalitas 50% terhadap perjalanan dinas. ’’BPMP Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat memberikan informasi terkait program/kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga bisa diselaraskan dengan program di Dinas Pendidikan,’’ Ujar Made Sutarjana.
Widyaprada BPMP Provinsi Bali, Ni Nengah Nuadi, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi Dinas Pendidikan atas responnya terhadap kegiatan ini. Mengawali paparannya, Nuadi menyampaikan beberapa program prioritas untuk mendukung Asta Cita dan pendidikan bermutu untuk semua. Program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025 adalah Wajib Belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; Penguatan pendidikan literasi, numerasi sains & teknologi; serta Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah. Terkait Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan yang menjadi perhatian adalah kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, kualitas pemerataan layanan, pertisipasi dan pemerataan peserta didik, serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk program pendukung peningkatan kualitas hasil belajar (literasi, numerasi, karakter) dan kualitas pemerataan layanan akan dilakukan melalui Pendampingan Kurikulum Nasional, Transformasi digital untuk pembelajaran, Penguatan dan Peningkatan capaian literasi dan numerasi, Penguatan kapasitas PAUD dan SD kelas awal, Gerakan Sekolah Sehat, serta Penerapan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan.
Selanjutnya, Nuadi menyampaikan program dan kegiatan yang akan dikawal BPMP Provinsi Bali Tahun 2025, meliputi Coding dan AI, Penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pengelolaan Sekolah Pendidikan Kesetaraan, PBD, SPM Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pemdidikan (SPMP), Wajar 13 tahun dan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendampingan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemanfaatan UKS dalam Pendidikan Karakter, Digitalisasi Pembelajaran, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Aplikasi E-Rapor, Pembelajaran Mendalam, serta Persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen.
Dalam mengawal program-program tersebut, BPMP Provinsi Bali merancang rencana kegiatan dan pola kerja, di antaranya menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan SPM urusan pendidikan, menindaklanjuti Intruksi Presiden No. 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dengan melakukan kolaborasi, kemitraan dan bekerjasama untuk mewujudkan peningkatan kualiats pendidikan, serta penyesuaian pola Tim Kerja untuk memudahkan koordinasi dengan stakeholder. Pola Tim Kerja dimaksud terdiri dari tim kerja jenjang PAUD dan Kesetaraan, Tim Kerja jenjang SD, Tim Kerja jenjang SMP, Tim Kerja jenjang SMA, dan Tim Kerja Program Prioritas.
BPMP Provinsi Bali juga memiliki program inovasi yaitu dengan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), dimana akan dawali dengan melakukan pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi, serta monitoring dan evaluasi untuk melihat mutu pendidikan. Untuk mendukung program ini, dinas pendidikan diharapkan dapat merekomendasikan data pengawas jenjang SMA dengan satu sekolah calon sekolah dampingan BPMP dan minimal tiga calon sekolah imbas untuk masing-masing pengawas yang tersebar di sembilan kab/kota di Bali. Sekolah-sekolah tersebut nantinya akan menjadi sekolah dampingan BPMP yang akan dikawal bersama dinas pendidikan.
Kepala Bidang SMA, Ngurah BG Pasek Wira Kusuma, S.T., MM, menyampaikan bahwa sebagian besar program yang disampaikan selaras dengan arah kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi. Harapannya, selalu ada koordinasi antara BPMP dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar dapat menindaklanjuti program-program Kemendikdasmen di daerah. Terkait progres SPMB, Kepala UPT BPTekdik Luh Made Seriarningsih menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah berkoordinasi untuk penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dengan Biro Hukum serta proses legalisasinya. Untuk penetapan wilayah penerimaan dan penetapan daya tampung sudah rampung. Kendala yang dihadapi sekarang adalah adanya wilayah yang hanya memiliki satu sekolah negeri jenjang SMA dan tidak ada sekolah swasta, sementara banyaknya lulusan SMP di wilayah tersebut. Dinas juga sudah memetakan wilayah penerimaan murid baru lintas kabupaten yang ada di wilayah perbatasan dan akan membentuk panitia yang akan melakukan sosialisasi secara masif ke kabupaten/kota secara luring dengan mengundang SMP sekitar. Dalam mengawal SPM, perwakilan bagian perencanaan B Dodi Permadi menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan pusat sudah dilaksanakan dan hal-hal yang dibahas terkait rancangan program 2026 termasuk pemenuhan SPM sudah diakomodir.
Rakor dengan Dinas Pendidikan Provinsi juga dihadiri oleh Kepala UPT BPTKK, Ketua Tim Kurikulum SMK, Kepala Tim PO, Kasi PPDP dan staf terkait. Melalui Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Pendidikan ini program-program prioritas Kemendikdasmen dapat tersosialisasikan dan terimplementasi dengan baik di daerah serta dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Bali. (udi)
