Dukung Program Prioritas Kemendikdasmen, BPMP Bali Laksanakan Rakor Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bangli
Dalam rangka mendukung dan menyukseskan Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Bali, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bangli, pada Senin, 17 Maret 2025. Rakor ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyosialisasikan arah kebijakan, program prioritas, dan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pendidikan; menyampaikan pola tim kerja, rencana kegiatan, dan program inovasi BPMP Provinsi Bali; mendiskusikan kendala, tantangan, mitigasi risiko pelaksanaan program prioritas, dan strategi peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional Asta Cita dan pendidikan bermutu untuk semua.
Rakor yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Bangli, Ketut Darmaja, SKM., M. Kes., dan dihadiri oleh Kabid PAUD, Kabid Dikdas, Kabid GTK, Kasi Kurikulum, Kasi Pendidikan Nonformal, dan Koordinator Pengawas, serta tim BPMP Provinsi Bali Dr. Ni Wayan Mudiarni, S.Pd., M.M.,dan Ni Made Setiarini, S.IP., M.Pd.
Dalam arahannya, Darmaja menyampaikan saat ini Disdikpora Kabupaten Bangli sedang menata kembali program kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya berkenaan dengan adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025, salah satu klausul menyatakan bahwa Dinas harus melakukan rasionalisasi 50% terhadap perjalanan dinas. Selain masalah efisiensi, Beliau juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait kebijakan SPMB, program MBG, dan keberlanjutan program-program tahun sebelumnya. ”Terkait penetapan kuota dalam SPMB, apakah 28 atau 32, atau berapa, mohon arahan dari BPMP Provinsi Bali”, harap Darmaja.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Arah Kebijakan Kemendikdasmen oleh Widyaprada BPMP Provinsi Bali, Dr. Ni Wayan Mudiarni,S.Pd.,M.Pd. Beliau memaparkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk mendukung Asta Cita dan pendidikan bermutu untuk semua, di antaranya, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasaran pendidikan; penguatan pendidikan literasi, numerasi, sains, dan teknologi; serta penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Terkait Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan, dilihat dari kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik; kualitas dan pemerataan layanan; partisipasi dan pemerataan peserta didik; standar jumlah dan kualitas PTK.
Selanjutnya Mudiarni menyampaikan Pola Tim Kerja BPMP Provinsi Bali dibentuk untuk mempercepat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dimana tim kerja disusun berdasarkan jenjang pendidikan, di antaranya Tim Kerja jenjang PAUD dan Kesetaraan, Tim Kerja jenjang SD, Tim Kerja jenjang SMP, Tim Kerja jenjang SMA, dan Tim Kerja Program Prioritas. Tim kerja ini akan melakukan pemetaan mutu, pengembangan model, supervisi, fasilitasi, kemitraan, serta pemantauan dan evaluasi pendidikan.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas hasil belajar, BPMP Provinsi Bali melaksanakan berbagai program inovatif, seperti pendampingan kurikulum nasional, transformasi digital untuk pembelajaran, penguatan dan peningkatan capaian literasi dan numerasi, penguatan kapasistas PAUD dan SD kelas awal, gerakan sekolah sehat, penerapan Perencanaan Berbasis Data satuan pendidikan.
Tahun 2025, BPMP Provinsi Bali akan membentuk Sekolah Dampingan, yaitu sekolah yang didampingi langsung oleh BPMP, minimal 1 sekolah untuk setiap pengawas di masing-masing kabupaten/kota. Sekolah Dampingan ini memiliki sekolah imbas minimal 3 sekolah, dengan kriteria sekolah sekitar dari sekolah Dampingan yang masih dalam 1 binaan pengawas yang bersangkutan dan bukan sekolah imbas dari sekolah penggerak angkatan 1, 2 dan 3.
Peserta Rakor sangat mengapresiasi kegiatan ini karena mendapatkan informasi langsung dari BPMP Provinsi Bali terkait arah kebijakan pemerintah tahun 2025, program-program prioritas kementerian, dan program inovasi BPMP Provinsi Bali. Tingginya antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini terlihat dari kehadiran, partisipasi, dan hangatnya diskusi terkait implementasi kebijakan dan program prioritas di Kabupaten Bangli. (rin)
