Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menunjukkan kinerja terbaik melalui penerapan tata kelola pemerintahan yg akuntabel dan transparan sebagai bagian dari program Reformasi Birokrasi (RB). Tuntutan RB adalah adanya peningkatan integritas yang dapat dicapai dengan membangun Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dengan 6 indikator pengungkit yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik sebagai bagian integral pencapaiannya.
Kemendikbud dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud yang ada di Provinsi Bali yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali,Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali,Balai Arkeologi Provinsi Bali, dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Bali. Kegiatan sehari ini dibuka oleh Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Drs. Berny Syam,M.Si. bertempat di Harris Hotel & Residence Sunset Road, Jl. Pura Mertasari, Kuta pada tanggal 25 Juli 2018. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan reformasi birokrasi merupakan suatu upaya dalam melakukan perubahan tata nilai yang akan berpengaruh kepada budaya kerja pegawai. Perubahan dilakukan pada SDM maupun administrasi. Kelemahan penyelenggaraan reformasi dan birokrasi selama ini terletak pada dokumentasi sehingga apa yang telah terlaksana tidak terekam dengan baik.
Selanjutnya materi kegiatan diisi oleh beberapa narasumber yakni Konsultan RB Kemendikbud, Drs. Ali Murwani dan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Dr. Maman Wijaya yang menyajikan materi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2017. Konsultan RB Kemendikbud, Hindun Basri Purba yang menyajikan Strategi Pencapaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Terakhir materi disajikan oleh Kepala LPMP Jawa Tengah, Drs. Harmanto,M.Si. yang menyampaikan unjuk Hasil Kinerja Pengalaman dalam Pembangunan ZI WBK di Lingkungan LPMP Jawa Tengah.
Setelah kegiatan sosialisasi ini berakhir diharapkan seluruh peserta bisa menjadi agen perubahan “the agent of change” di lingkungan maupun satuan kerjanya masing-masing, salah satunya dengan meningkatkan disiplin kerja.
