Dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan pendidikan vokasi di Provinsi Bali, pada hari Kamis, 19 Juli 2018 Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke SMK Negeri 4 Denpasar dan SMK Negeri 5 Denpasar. Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin oleh Dr. Ir. Hetifah, MPP, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI bersama dengan 5 orang anggota. Kunker ini juga didampingi oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di koordinir oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.PA Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMK. Kedatangan Tim Kunker Komisi X DPR RI di SMK Negeri 4 Denpasar disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardani, MM, Kepala SMK Negeri 4 Denpasar, Dra. Luh Ketut Anggreni, M.Pd. dan Kepala SMK Negeri 5 Denpasar, I Made Budi Astika, S.Pd., M.Pd.
Dalam kunjungannya tersebut komisi X memantau langsung proses pembelajaran vokasi di setiap sekolah serta melihat workshop/lab. Praktik siswa diantaranya Kitchen untuk jasa boga, hotel, dan tenun serta butik tata busana di SMK Negeri 4 Denpasar, sedangkan di SMK Negeri 5 Denpasar tim melihat studio tari sekaligus mereka diajarkan teknik dasar menari bali oleh guru Pembina tari sekaligus Kepala Program Tari, A.A Ngurah Astara. Selain itu tim kunker juga berdialog dengan guru dan siswa untuk menyerap aspirasi terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi.
Kepala SMK Negeri 4 Denpasar menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim Kunker Komisi X DPR RI karena telah memilih sekolahnya sebagai tujuan kunjungan kerjanya dan berharap bisa mendapatkan perhatian terkait pengembangan sekolah mengingat lahan yang dimiliki sangat sempit. Dr. Ir. Hetifah, MPP berharap keberadaan SMK 4 Denpasar dapat memberikan nilai tambah bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Bali. Beliau juga menyampaikan, bahwa kedatangan rombongan baik ke SMKN 4 Denpasar dan ke SMKN 5 Denpasar adalah untuk melakukan silaturahmi serta untuk mendapatkan informasi/masukan-masukan dari sekolah untuk dijadikan bahan/masukan bagi pemerintah pusat yang nantinya bermanfaat bagi kepentingan dunia pendidikan.Pada kesempatan ini anggota komisi X yang juga mantan model cantik Hj. Ratieh Sanggarwaty, SE berdialog dengan guru tari disana terkait bahan Make Up rias penari yang digunakan oleh sekolah dan akan berupaya untuk menjembatani sekolah untuk mendapatkan sponsor.
Selanjutnya, rombongan menuju Kantor Gubernur Bali untuk berdialog dengan perwakilan kepala sekolah, guru, dan praktisi pendidikan. Rombongan disambut oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Dr. I.B Kade Subhikshu, MM yang mewakili Gubernur Bali. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I, Gubernur Bali berharap bahwa kunjungan ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat bagi jajaran aparatur pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Bali. Disampaikan pula bahwa dewasa ini pendidikan dan keterampilan menjadi hal yang penting bagi negara dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bermartabat. Pendidikan vokasi menjadi sebuah keharusan agar Indonesia bisa terus bersaing dalam memasuki Revolusi Industri keempat sehingga perlunya terobosan dan perubahan mendasar di bidang pendidikan yaitu bagaimana sekolah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nawacita telah menempatkan pendidikan vokasi sebagai prioritas utama pembangunan pendidikan. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia yang menjadi arah pembanguan pendidikan vokasi ke depan.
Dr. Ir. Hetifah, MPP selaku ketua Tim menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 melakukan kunjungan kerja ke beberapa Provinsi, yaitu Bali, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Salah satu tugas dan fungsi di DPR adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah khususnya implementasi pendidikan vokasi pada jenjang SMK. Pendidikan Vokasi wajib dilakukan untuk menyambut generasi emas 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. SDM yang diharapkan diantaranya adalah kreatif, kritis, tingkat keingintahuan tinggi, dan melek kultural. Inpres No. 9 Tahun 2016 dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardani, MM juga menyampaikan ucapan terimakasih beliau terhadap kunjungan kerja dari Tim Komisi X DPR RI. Beberapa pertanyaan dikemukakan dari perwakilan anggota Tim, diantaranya oleh H Dedi Wahidi, S.Pd., terkait peran pemerintah provinsi dan APBD dalam mensuport biaya pendidikan untuk anak-anak SMK karena tidak mungkin pemerintah pusat dapat membantu semua biaya ideal yang dubutuhkan. Dra. SB. Wiryanti Sukamdani juga menyoroti belum adanya penghargaan untuk SMK, dimana pengembangannya tidak semaju SMA. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kedepan sosialisasi ini harus terus dilakukan. Sementara Hj. Ratieh Sanggarwaty, SE berharap lulusan SMK membanggakan. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali menanggapi bahwa, pada tahun 2005 pernah terjadi kesepakatan antara Gubernur, Bupati, Wali Kota terkait anggaran biaya ideal bagi masing-masing siswa jenjang SD, SMP, maupun SMA dan SMK. Kesepakatannya saat itu, 50% dibiayai APBN, 30% Provinsi, dan 20% Kabupaten/Kota. Namun, kesepakatan tersebut belum bisa terealisasikan karena adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan penyerahan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. 79.022.454.960,- dan cinderamata dari Komisi X DPR RI kepada Pemerintah Provinsi Bali.
